Gelombang protes yang merebak di berbagai kota sejak akhir Agustus 2025, ditambah derasnya disinformasi digital, memperlihatkan satu persoalan mendasar di negeri ini: krisis komunikasi publik. Kita sedang menghadapi situasi di mana persoalan ekonomi, sosial, dan politik saling bertaut, tetapi justru cara komunikasi pemerintah dan elite sering kali menambah bara, bukan meredam api.
Kenaikan tunjangan DPR, pajak daerah yang melonjak, biaya hidup yang kian menghimpit, hingga kasus kecelakaan tragis seorang pengemudi ojek online yang memicu solidaritas publik, semuanya adalah realitas pahit. Namun, lebih pahit lagi ketika pemerintah terlihat gagap, defensif, bahkan seakan tak peka dalam mengelola pesan kepada rakyat.
Dalam komunikasi publik, content tidak pernah berdiri sendiri—ia selalu dibaca dalam konteks emosi sosial. Ketika rakyat merasa ditekan oleh kenaikan biaya hidup, setiap pesan dari penguasa akan ditafsirkan dengan kecurigaan. Di sinilah krisis komunikasi muncul: bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi bagaimana publik menafsirkan pesan tersebut.
Kebijakan bisa saja logis secara administratif, tetapi bila dikomunikasikan tanpa empati, ia akan dipersepsi sebagai bentuk arogansi. Hasilnya? Demonstrasi meluas, kepercayaan runtuh, dan legitimasi politik ikut terkikis.
Disinformasi: Risiko Sosial Baru
Di tengah kegaduhan sosial, arus disinformasi dan deepfake menambah rumit keadaan. Pemerintah memang telah memanggil perusahaan teknologi seperti TikTok dan Meta, menuntut mereka lebih tegas dalam menekan hoaks. Namun, langkah itu hanya menyentuh permukaan. Tanpa komunikasi publik yang cepat, jujur, dan membumi, ruang informasi akan tetap dikuasai rumor dan manipulasi.
Yang lebih berbahaya dari disinformasi bukanlah kesalahpahaman faktual, melainkan runtuhnya kepercayaan publik. Saat masyarakat tak lagi percaya pada kanal resmi, mereka akan mencari kebenaran alternatif—dan di situlah risiko sosial bertransformasi menjadi risiko politik.
Fenomena #KaburAjaDulu yang viral di media sosial adalah potret nyata krisis komunikasi antar generasi. Tagar ini bukan sekadar lelucon internet, melainkan ekspresi frustrasi kaum muda terhadap kondisi sosial-ekonomi yang serba sulit.
Komunikasi publik yang hanya mengandalkan jargon pembangunan tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Anak muda ingin didengar, dilibatkan, dan diyakinkan dengan data yang jujur sekaligus narasi yang empatik. Jika hal ini terus diabaikan, risiko jangka panjangnya adalah apatisme politik, bahkan brain drain.
Krisis Komunikasi adalah Krisis Legitimasi
Di tengah gejolak sosial, komunikasi publik seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan dengan penerimaan masyarakat. Sayangnya, yang kita lihat justru pola komunikasi yang kering empati, penuh bahasa teknokratis, atau bahkan berjarak dengan realitas lapangan.
Krisis komunikasi ini, bila tidak segera diperbaiki, akan berujung pada krisis legitimasi. Sejarah Indonesia sudah berulang kali mengingatkan kita: kekuasaan yang gagal mendengar rakyatnya, pada akhirnya akan kehilangan rakyatnya.
Apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan hanya kebijakan yang tepat, tetapi komunikasi yang jujur, terbuka, dan empatik. Rakyat tidak selalu menuntut kabar baik, tetapi mereka selalu menuntut kejujuran.
Jika pemerintah ingin meredam gejolak sosial dan menjaga stabilitas politik, komunikasi publik tidak boleh lagi sekadar menjadi ritual seremonial. Ia harus berubah menjadi dialog yang hidup, yang mendengar sebelum berbicara, yang mengakui kesalahan sebelum memberi janji, dan yang hadir dengan empati, bukan sekadar data.
Karena pada akhirnya, krisis komunikasi adalah krisis kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada legitimasi politik yang bisa bertahan lama.