Setiap awal tahun anggaran, ada satu momen yang paling ditunggu masyarakat desa: pencairan dana desa. Bagi sebagian warga, dana desa identik dengan pembangunan fisik—jalan baru, jembatan, irigasi. Bagi yang lain, dana desa adalah kesempatan untuk memberdayakan ekonomi, mendukung UMKM, atau menyelenggarakan program sosial.
Namun, bagi saya sebagai kepala desa, penyaluran dan pencairan dana desa bukan sekadar proses administratif. Ia adalah jantung yang memompa darah pembangunan desa. Jika pencairan tersendat, pembangunan terhambat. Jika pencairan lancar, pembangunan bergerak. Begitu besar pengaruhnya, sehingga penyaluran dana ini selalu menjadi sorotan dan ujian bagi kami, pemerintah desa.
Prosedur yang Berlapis: Antara Ketertiban dan Kerumitan
Pencairan dana desa tidak serta-merta cair begitu saja. Ada prosedur panjang yang harus dilalui: mulai dari penyusunan RKPDes, pengesahan APBDes, laporan realisasi tahap sebelumnya, hingga kelengkapan administrasi yang diperiksa oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. Semua itu memang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan.
Namun, dalam praktiknya, prosedur ini sering terasa berbelit. Satu dokumen kurang, pencairan bisa tertunda berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Akibatnya, program pembangunan desa ikut mundur. Jalan yang seharusnya diperbaiki sebelum musim hujan, baru bisa dikerjakan setelah rusak parah. Program pemberdayaan yang direncanakan awal tahun, baru terlaksana di penghujung tahun.
Sebagai kepala desa, saya sering berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, saya ingin semua aturan dipatuhi dengan sempurna. Di sisi lain, saya menghadapi tekanan masyarakat yang menuntut pembangunan segera dilaksanakan. Di sinilah pentingnya keseimbangan: menjalankan prosedur dengan tertib, tanpa mengorbankan percepatan pembangunan.
Risiko dalam Penyaluran Dana
Penyaluran dan pencairan dana desa menyimpan banyak risiko yang sering kali tidak terlihat di permukaan: Risiko Administrasi, Jika laporan penggunaan dana sebelumnya belum lengkap, pencairan tahap berikutnya tertunda. Masalahnya, kesalahan kecil pun bisa berakibat besar. Risiko Keterlambatan, Ketika pencairan molor, proyek pembangunan ikut mundur. Dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. Risiko Moral Hazard, Ada desa yang tergoda mencari “jalan pintas” untuk mempercepat pencairan, misalnya dengan manipulasi dokumen. Jika dibiarkan, ini merusak integritas tata kelola. Risiko Teknis Keuangan,
Pencairan secara tunai membuka celah kebocoran. Uang bisa tercecer, salah hitung, atau bahkan diselewengkan sebelum sampai ke kegiatan.
Cashless: Solusi Transparansi Modern
Saya percaya, solusi untuk mengurangi risiko keuangan adalah dengan menerapkan sistem cashless atau non-tunai. Dengan transfer langsung ke rekening pelaksana kegiatan atau pihak ketiga yang sah, potensi kebocoran dapat ditekan. Sistem ini memang butuh adaptasi, terutama di desa yang belum terbiasa dengan perbankan digital, tetapi lambat laun akan menjadi budaya baru yang lebih sehat.
Saya membayangkan suatu hari nanti, setiap warga desa bisa memantau pencairan dana hanya lewat ponsel pintar mereka. Transparansi bukan hanya slogan, melainkan kenyataan yang bisa diakses kapan saja.
Mengelola Tekanan Sosial
Setiap kali dana desa belum cair, saya selalu mendapat pertanyaan dari warga: “Pak Kades, kapan jalan ini diperbaiki?”. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah wujud harapan, tetapi juga bisa berubah menjadi tekanan.
Di sinilah komunikasi menjadi kunci. Saya selalu berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa pencairan dana tidak sepenuhnya di tangan desa. Ada mekanisme berlapis yang harus dipenuhi. Dengan keterbukaan komunikasi, warga akhirnya memahami, meski kadang tetap ada nada kecewa.
Yang penting bagi saya adalah menjaga kepercayaan publik. Sebab sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, dana desa sebesar apa pun tidak akan lagi menjadi alat pemersatu, melainkan sumber konflik.
Menyalurkan Kepercayaan, Bukan Hanya Dana
Jika kita menengok lebih dalam, penyaluran dan pencairan dana desa sejatinya bukan hanya soal uang. Ia adalah soal kepercayaan. Kepercayaan dari pusat ke daerah, dari daerah ke desa, dan akhirnya dari desa ke masyarakat.
Setiap keterlambatan pencairan, setiap kebocoran anggaran, setiap manipulasi dokumen, bukan hanya merusak pembangunan, tetapi juga menggerus kepercayaan. Sebaliknya, setiap pencairan yang lancar, setiap laporan yang akurat, dan setiap proyek yang tepat waktu akan memperkuat legitimasi pemerintahan desa.
Dana desa adalah darah pembangunan. Jika darah itu mengalir dengan lancar, tubuh desa akan sehat dan kuat. Namun jika alirannya tersendat, maka pembangunan desa akan pincang.
Jalan Panjang Menuju Tata Kelola yang Bersih
Saya menyadari, perjalanan menuju tata kelola dana desa yang ideal masih panjang. Masih ada keterlambatan, masih ada kendala administrasi, masih ada desa yang belum sepenuhnya siap. Tetapi saya juga percaya, dengan niat baik, dengan sistem yang semakin transparan, dengan profesionalisme aparatur, dan dengan partisipasi masyarakat, penyaluran dana desa bisa menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akuntabel.
Sebagai kepala desa, saya akan terus menjaga agar setiap rupiah yang cair benar-benar sampai pada tujuan. Karena bagi saya, mencairkan dana bukan hanya tugas administratif, melainkan juga ikhtiar moral untuk mencairkan harapan masyarakat.