Setiap kali memasuki masa perencanaan anggaran, saya selalu merasa berada di persimpangan besar. Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bukanlah sekadar transfer dana dari pusat atau daerah; ia adalah amanah yang dititipkan negara kepada kami, pemerintah desa, untuk dikelola sebaik-baiknya. Amanah yang melekat bukan hanya berupa kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral.
Saya sadar, setiap rupiah yang diturunkan ke desa adalah wujud kepercayaan. Kepercayaan negara, kepercayaan masyarakat, dan bahkan kepercayaan antar-generasi bahwa dana ini harus diubah menjadi pondasi bagi masa depan desa. Pertanyaannya, bagaimana kami, para kepala desa, dapat menjaga kepercayaan itu tetap utuh? Jawabannya terletak pada satu kata kunci: perencanaan.
Musyawarah sebagai Jantung Perencanaan
Perencanaan anggaran di desa berawal dari sebuah proses yang sederhana namun sakral: Musyawarah Desa (Musdes). Di ruang itulah seluruh aspirasi warga ditampung, ditimbang, dan diprioritaskan. Bagi saya, musyawarah bukan sekadar kewajiban formal yang harus dilaksanakan untuk memenuhi aturan. Ia adalah roh dari demokrasi desa, wadah di mana suara rakyat benar-benar hidup.
Di setiap Musdes, saya belajar banyak. Ada warga yang mendesak agar saluran air didepan rumahnya menjadi proritasl, ada pemuda yang menginginkan program pelatihan keterampilan dan ikut berpartisipasi mengikuti lomba antar desa, ada ibu-ibu yang berharap posyandu lebih layak, ada guru yang memohon bantuan untuk peralatan belajar. Semua suara itu sah dan penting. Tugas saya bukan sekadar mendengar, tetapi menyeimbangkan.
Namun di balik dinamika musyawarah, ada tantangan besar: bagaimana memastikan keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepentingan sesaat, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang. Di sinilah profesionalisme diuji. Kepala desa dituntut tidak sekadar menjadi administrator, melainkan juga manajer risiko yang mampu memilah prioritas, mengukur dampak, dan menata keberlanjutan.
Keterbatasan Anggaran, Kebutuhan Tak Pernah Usai
Satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri: anggaran desa selalu terbatas. Kebutuhan masyarakat desa jauh lebih banyak daripada kemampuan anggaran yang tersedia. Jalan rusak yang harus diperbaiki, layanan kesehatan yang ingin ditingkatkan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi yang tak kalah penting.
Keterbatasan ini sering kali menimbulkan dilema. Jika semua usulan dipenuhi, anggaran akan jebol. Jika hanya sebagian yang dipenuhi, ada kelompok masyarakat yang merasa diabaikan. Maka, kembali lagi, perencanaan anggaran adalah seni menyeimbangkan: antara kebutuhan dan kemampuan, antara kepentingan jangka pendek dan visi jangka panjang.
Sebagai kepala desa, saya belajar bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Ada yang harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya, ada yang harus menunggu dukungan dari program kabupaten, bahkan ada yang harus ditunda hingga kondisi memungkinkan. Inilah hakikat manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa: berani mengatakan ya pada yang prioritas, dan berani mengatakan tidak pada yang belum urgen.
Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Kepercayaan
Anggaran desa adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama. Saya percaya bahwa keterbukaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan.
Di desa kami, papan informasi keuangan ditempatkan di tempat strategis. Setiap warga bisa melihat berapa besar dana yang masuk, program apa yang dibiayai, dan sejauh mana realisasinya. Bahkan, dengan bantuan teknologi, informasi itu juga dibagikan melalui website desa dan media lainnya. Tujuannya jelas: membangun kepercayaan publik.
Saya menyadari, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa sering kali lahir karena informasi yang minim. Dengan membuka seluas-luasnya data anggaran, masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga bisa ikut mengawasi. Dan pengawasan masyarakat adalah benteng terbaik untuk mencegah penyalahgunaan dana.
Profesionalisme Aparatur Desa
Tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia. Aparatur desa adalah tulang punggung administrasi anggaran. Namun harus diakui, tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang keuangan. Di sinilah tantangan muncul.
Sering kali terjadi kesalahan prosedur bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaktahuan. Maka, pelatihan dan pendampingan sangatlah krusial. Saya selalu mendorong agar perangkat desa rutin mengikuti bimtek (bimbingan teknis), terutama terkait penggunaan aplikasi Siskeudes yang menjadi standar dalam tata kelola keuangan desa.
Profesionalisme bukan hanya tentang keterampilan teknis, melainkan juga tentang integritas. Perangkat desa harus memahami bahwa setiap tanda tangan, setiap stempel, dan setiap laporan yang dibuat adalah bagian dari pertanggungjawaban hukum sekaligus moral.
Risiko Sosial dan Politik dalam Anggaran
Pengelolaan anggaran desa tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik. Ada kalanya keputusan anggaran ditarik ke ranah politik, misalnya untuk kepentingan menjelang pemilihan kepala desa atau pemilu. Jika tidak hati-hati, dana desa bisa berubah menjadi alat politik, bukan alat pembangunan.
Sebagai kepala desa, saya harus tegas menolak segala bentuk intervensi politik praktis dalam pengelolaan anggaran. Bagi saya, ADD/DD adalah milik seluruh warga, bukan milik kelompok tertentu. Menjaga netralitas anggaran adalah bagian dari menjaga martabat pemerintahan desa.
Risiko lain adalah munculnya kecemburuan sosial. Jika pembangunan tidak merata, ada dusun yang merasa dianak-tirikan. Oleh karena itu, perencanaan harus berbasis keadilan. Walau tidak semua bisa dibangun sekaligus, prinsip pemerataan harus tetap dijaga.
Antara Angka dan Harapan
Pada akhirnya, perencanaan anggaran desa bukanlah sekadar permainan angka. Angka hanyalah instrumen. Di balik setiap angka, ada harapan masyarakat: harapan untuk jalan yang mulus, harapan untuk air bersih yang mengalir, harapan untuk layanan kesehatan yang lebih baik, harapan untuk anak-anak yang bisa belajar dengan layak.
Sebagai kepala desa, saya menyadari bahwa perencanaan anggaran adalah proses panjang yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan keikhlasan. Ketelitian dalam menyusun, kesabaran dalam menghadapi dinamika masyarakat, dan keikhlasan dalam menjaga amanah.
Anggaran adalah cermin kepemimpinan. Jika anggaran disusun dengan adil, transparan, dan profesional, maka kepemimpinan akan mendapat legitimasi. Namun jika anggaran disusun dengan penuh kepentingan pribadi, maka kepercayaan masyarakat akan runtuh.
Jalan Panjang Menuju Desa Mandiri
Bagi saya, perencanaan anggaran adalah langkah awal menuju cita-cita besar: desa yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. ADD dan DD hanyalah salah satu instrumen. Yang lebih penting adalah bagaimana instrumen itu diolah menjadi karya nyata bagi masyarakat.
Saya percaya, dengan manajemen risiko yang baik, dengan transparansi yang terjaga, dengan profesionalisme aparatur, serta dengan partisipasi masyarakat yang kuat, maka dana desa akan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan.
Pada akhirnya, setiap rupiah yang direncanakan dengan baik bukan sekadar belanja, melainkan investasi sosial. Investasi yang hasilnya bukan hanya terlihat di jalan atau jembatan, tetapi juga tercermin dalam wajah masyarakat yang lebih percaya diri, lebih sejahtera, dan lebih optimis menyongsong masa depan.